AKUNTABILITAS DALAM PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

Authors

  • Bambang Irawan Author
  • Sunarto Author
  • Alamsyah Author

Keywords:

Akuntabilitas, Barang Milik Negara,

Abstract

Penelitian ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan Implementasi Kebijakan tentang Akuntabilitas Dalam Pelaporan Barang Milik Daerah Pada  Dinas Kesehatan Kota Prabumulih. Pengumpulan  data  dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Aspek Penetapan Perencanaan Stratejik bahwa mengenai penetapan strategik dalam pelaporan barang dan jasa harus sesuai dengan visi dan misi yang ada di Dinas Kesehatan artinya jika barang dan jasa yang dihadirkan harus sesuai dengan kebutuhan dan visi misi dinas Kesehatan. Untuk aspek Pengukuran Kinerja bahwa akuntabilitas pelaporan barang milik negara yaitu pegawai memang harus benar-benar bekerja sesuai dengan prosedur, kejujuran dan disiplin serta melaporkan apa adanya tanpa ada intervensi dari pihak lain maupun karena ada sesuatu tujuan lain. Sedangkan dari aspek Pengumpulan Data Kinerja bahwa pemahaman kinerja pegawai yang akuntabel dalam memberikan laporan mengenia barang milik negara sangat dibutuhkan dan sudah keharusan karena barang milik negara ini diperole dari dana APBN, dan  khsusus di dinas Kesehatan sendiri pada prinsipnya sudah menekan kan hal tersebut, akan tetapi tinggal tergantung pada kualitas pegawai. Adapun dalam aspek Manajemen Organisasi bahwa dalam manajemen organisasi tidak selalu sesuai dengan harapan dan tidak bisa dinilai secara umum, karena akan tergantug pada kinerja individu pegawai, karakter dan kemampuan pegawai tidaklah sama, maka tentu ada titik-titik lemah yang mesti diperbaiki. Untuk fakntor pendukung dan penghambat Kebijakan dalam bentuk apapun apakah itu peraturan pemerintah atau perwako, menjadi faktor pendukung sendiri dalam menjamin akuntabilitas pelaporan. Sedangkan faktor penghambat yaitu pemahaman pegawai yang masih belum mendalam mengenai aturan dan kebijakan tentang pengelolaan barang dan jasa, kemudian kualitas sumber daya manusia yang masih perlu perbaikan-perbaikan

Downloads

Published

2024-09-10